BAB IV — KONVERSI DARI PENYELENGGARA KONVENSIONAL MENJADI PENYELENGGARA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Pasal 14
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara konvensional dapat melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.(2) Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.(3) Pelaksanaan konversi dari Penyelenggara konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah harus memenuhi ketentuan:a. memenuhi Ekuitas minimum yang dipersyaratkan; danb. konversi yang dilakukan tidak merugikan Pengguna.(4) Penyelenggara harus memuat rencana konversi dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.(5) Penyelenggara wajib mengumumkan rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs web dan/atau aplikasi mobile.(6) Untuk memperoleh izin konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus mengajukan permohonan izin konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan izin konversi tercantum dalam Lampiran pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(7) Untuk proses konversi, Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.(8) Permohonan izin konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan calon anggota DPS.(9) Penyelenggara menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara.(10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan izin konversi.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.