BAB VIII — PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU DAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Pasal 66
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang akan melakukan penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Penyelenggara;b. memiliki Tingkat Kesehatan dengan kondisi minimum peringkat komposit 2;c. tidak sedang dikenai sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pembatasan kegiatan usaha; dand. memiliki Ekuitas sesuai dengan ketentuan Ekuitas minimum bagi Penyelenggara.(2) Ketentuan penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.(3) Penyelenggara yang akan melakukan penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek berupa saham paling lama 2 (dua) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas.(4) Pelaporan rencana penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan rencana penerbitan efek berupa saham melalui penawaran umum tercantum dalam Lampiran pada tabel 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pencatatan rencana penerbitan efek berupa saham dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.