BAB VIII — PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU DAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Pasal 65
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu meliputi:a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penyelenggara;b. nama Penyelenggara; dan/atauc. tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara,kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang.(2) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan dokumen pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada tabel 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(3) Pelaporan perubahan nama Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan nama Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada tabel 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(4) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada tabel 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.