BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Ketujuh — Skor Kredit (Credit Scoring)
Pasal 150
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib melaksanakan penilaian skor kredit (credit scoring) dalam menyalurkan Pendanaan.(2) Penilaian skor kredit (credit scoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara paling sedikit:a. melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang disampaikan sesuai dengan pedoman penilaian skor kredit (credit scoring);b. melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik melalui tatap muka secara langsung, tatap muka secara elektronik, dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;c. melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian; dand. analisis calon Penerima Dana.(3) Penilaian skor kredit (credit scoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan sebagai berikut:a. watak; danb. kemampuan membayar kembali.(4) Selain melakukan penilaian kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat memperhatikan aspek lainnya sebagai berikut:a. modal;b. prospek ekonomi; dan/atauc. objek jaminan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.