BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Ketiga — Penutupan UUS
Pasal 44
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang akan menutup UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan Pengguna.(3) Penyelenggara yang akan melakukan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:a. memberitahukan rencana penutupan UUS kepada Pengguna;b. menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna;c. menyelesaikan keberatan dari Pengguna, apabila terdapat keberatan dari Pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. menyelesaikan hak dan kewajiban UUS yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.(5) Untuk memperoleh persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan penutupan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan persetujuan penutupan UUS tercantum dalam Lampiran pada tabel 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.