Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kedua — Pemisahan UUS

Pasal 43

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. (2) Pelaporan pelaksanaan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan pelaksanaan Pemisahan UUS tercantum dalam Lampiran pada tabel 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 43 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 25

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH