BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kedua — Pemisahan UUS
Pasal 42
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang melakukan Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS.(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS tercantum dalam Lampiran pada tabel 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);b. mencabut izin pembentukan UUS dalam hal permohonan izin usaha kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS disetujui; danc. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang.(4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.(5) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterima secara lengkap.(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.