Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XVIII — PELAPORAN · BAB XVIII Bagian Keempat — Perubahan Model Bisnis dan Sistem Operasi Gawai yang Digunakan pada Sistem Elektronik

Pasal 186

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan: a. model bisnis; dan/atau b. sistem operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak model bisnis dan/atau jenis operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik direalisasikan. (2) Rencana perubahan model bisnis dan/atau jenis operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik harus terlebih dahulu dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. (3) Pelaporan atas perubahan model bisnis dan/atau sistem operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan melampirkan dengan dokumen pelaporan perubahan model bisnis tercantum dalam Lampiran pada tabel 34 dan tabel 35 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Penyelenggara wajib memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan perubahan model bisnis dan/atau sistem operasi gawai yang digunakan pada Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 186 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 96

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH