BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Pasal 105
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.(2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:a. RUPS; ataub. Otoritas Jasa Keuangan,berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.(3) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Tim Likuidasi untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.(4) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Likuidasi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi tercantum dalam Lampiran pada tabel 27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(5) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.(6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.(7) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.(8) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(9) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.(10) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Penyelenggara yang bersangkutan.(11) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.(12) Apabila pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Otoritas Jasa Keuangan dapat:a. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Penyelenggara dalam Likuidasi; ataub. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian Likuidasi.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.