BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Keenam — Mitigasi Risiko oleh Penyelenggara
Pasal 148
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko paling sedikit berupa:a. analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;b. verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; danc. penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal.(2) Selain melakukan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat memfasilitasi:a. pengalihan risiko Pendanaan dalam hal terdapat permintaan dari Pemberi Dana;b. pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan; dan/atauc. mitigasi risiko lain untuk pelindungan Pemberi Dana dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.(3) Penyelenggara wajib memerhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Penerima Dana.(4) Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit, Penyelenggara wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; danb. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.(5) Produk asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit yang digunakan Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. dapat menutup sebagian besar risiko yang terjadi dengan memperhatikan prinsip asuransi dan penjaminan yang berlaku umum dan wajar;b. didasari itikad baik; danc. dapat dilakukan klaim sejak kualitas Pendanaan digolongkan diragukan/macet.(6) Jangka waktu pertanggungan asuransi kredit atau penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat(5) paling singkat sama dengan jangka waktuPendanaan.(7) Dalam hal Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko Pendanaan dalam bentuk asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang menggunakan mekanisme asuransi yang membatasi nilai klaim asuransi sebesar persentase dari nilai premi.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi risiko oleh Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.