Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kedelapan — Escrow Account, Virtual Account, Rekening Dana, dan Media Pengalihan Dana Lainnya

Pasal 153

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara wajib menggunakan: a. Escrow Account; dan b. Virtual Account atau payment gateway, untuk LPBBTI. (2) Dalam hal Pemberi Dana menggunakan rekening dana khusus, seluruh dana tetap harus dikirim menggunakan Virtual Account atau payment gateway untuk kemudian diteruskan kepada Escrow Account milik Penyelenggara. (3) Penyelenggara wajib menyediakan Virtual Account atau payment gateway bagi setiap Pengguna. (4) Untuk Pendanaan dan pelunasan Pendanaan, Pengguna melakukan pembayaran melalui Virtual Account atau payment gateway ke Escrow Account Penyelenggara untuk diteruskan ke masing-masing Pengguna. (5) Jangka waktu maksimum penempatan dana dari Pemberi Dana yang belum digunakan untuk transaksi Pendanaan pada Escrow Account sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) hari kerja. (6) Jangka waktu maksimum penempatan dana pada Escrow Account sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dari Penerima Dana yang telah melakukan pembayaran atas Pendanaan yang diterima tidak melebihi 1 (satu) hari kerja. (7) Dalam hal penempatan dana pada Escrow Account yang telah melewati batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Penyelenggara wajib memastikan pengembalian dana tersebut kepada rekening Pengguna pada hari kerja berikutnya. (8) Dana milik Pengguna yang berada pada Escrow Account Penyelenggara dan yang sedang disalurkan bukan merupakan aset Penyelenggara. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Escrow Account, Virtual Account, rekening dana, dan media pengalihan Dana Lainnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 153 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 80

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH