BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Ketujuh — Skor Kredit (Credit Scoring)
Pasal 152
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Direksi wajib bertanggung jawab atas penilaian skor kredit (credit scoring) yang dilakukan Penyelenggara.(2) Penyelenggara wajib melakukan evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (credit scoring) dalam mitigasi risiko Pendanaan.(3) Evaluasi efektivitas penilaian skor kredit (credit scoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.(4) Penyelenggara wajib menyediakan dokumen pedoman penilaian skor kredit (credit scoring) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skor kredit (credit scoring) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat(1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.