BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Kesatu — Prinsip Tata Kelola
Pasal 192
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.(2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. keterbukaan;b. akuntabilitas;c. pertanggungjawaban;d. kemandirian; dane. kewajaran.(3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk:a. mengoptimalkan nilai Penyelenggara bagi pemangku kepentingan;b. meningkatkan pengelolaan Penyelenggara secara profesional, efektif, dan efisien;c. meningkatkan kepatuhan organ Penyelenggara dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Penyelenggara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;d. mewujudkan Penyelenggara yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dane. meningkatkan kontribusi Penyelenggara dalam perekonomian nasional.(4) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;c. penanganan benturan kepentingan;d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;e. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal;f. penerapan kebijakan remunerasi;g. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; danh. rencana bisnis.(5) Dalam melakukan kegiatan usaha, Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.(6) Penyelenggara wajib memiliki standar operasional prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Penyelenggara yang ditetapkan oleh Direksi.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.