Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 183 ayat (1), ayat (3), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), ayat (4), Pasal 187 ayat (1), Pasal 188 ayat (1), ayat (3), Pasal 189 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan/atau Pasal 190 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
g. denda administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam data transaksi yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian data transaksi dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(8) Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan dapat dikenai sanksi administratif lainnya.
(9) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Penyelenggara dianggap tidak menyampaikan laporan dan dikenai sanksi peringatan tertulis dan kewajiban membayar denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(10) Dalam hal berdasarkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1), Penyelenggara dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 191 POJK 40/2024
PDF naskah resmi, halaman 99