BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kedua — Pemisahan UUS
Pasal 35
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang akan melakukan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Untuk memperoleh persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilampiri dengan dokumen persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(3) Permohonan persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS dari Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.