BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kedua — Pemisahan UUS
Pasal 36
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.(2) Penyelenggara yang akan melakukan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha Pendanaan dan kegiatan usaha Pendanaan Syariah.(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);b. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan UUS;c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan UUS; dand. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI Syariah.(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri.(5) Dalam hal permohonan rencana Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan UUS kepada Penyelenggara yang bersangkutan.(6) Dalam hal permohonan Pemisahan UUS berdasarkan permintaan sendiri ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.