BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Pasal 126
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Status badan hukum Penyelenggara yang dilikuidasi berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya Likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a angka 1 dan Pasal 125 ayat (2) huruf a angka 1.(2) Sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi wajib bertanggung jawab atas setiap proses dan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Penyelenggara.(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan mekanisme dan persyaratan Likuidasi yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akibat dari pencabutan izin usaha karena:a. melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan;b. mengajukan penghentian kegiatan usaha atas permintaan Penyelenggara; atauc. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.