BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Keenam — Sanksi Administratif
Pasal 127
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 ayat (1), dan/atau Pasal 97 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;e. pembatalan persetujuan;f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/ataug. denda administratif.(2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 101 dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atauc. denda administratif.(3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a.(4) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a.(5) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat(2) huruf c dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran.(6) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.(7) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.(8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;b. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atauc. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.