Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 102 ayat (2), ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 112 ayat (5), ayat (6), Pasal 116 ayat (4), ayat (5), Pasal 120 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 126 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, DPS; dan/atau
c. denda administratif.
(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada Penyelenggara.
(3) Dalam hal pihak yang melanggar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 128 POJK 40/2024
PDF naskah resmi, halaman 69
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)
Status di JDIH