BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Keenam — Sanksi Administratif

Pasal 129

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: a. melakukan penilaian kembali terhadap Pihak Utama; b. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Penyelenggara dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan; c. memberikan instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis kepada pihak terkait untuk membentuk Tim Likuidasi paling kurang satu orang; dan/atau d. tindak lainnya, termasuk untuk pelindungan konsumen dan masyarakat umum.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 129 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 70

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH

Pasal 187 dicabut oleh POJK 8/2026