BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Pasal 125
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) telah menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4).(2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan:a. meminta Tim Likuidasi untuk:1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Penyelenggara;3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Penyelenggara dicoret dari daftar perusahaan; dan4. menyerahkan seluruh dokumen Penyelenggara dalam Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan;b. membubarkan Tim Likuidasi; danc. memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS nonaktif.(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.