BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Pasal 124
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) RUPS mempertimbangkan pendapat Otoritas Jasa Keuangan atas Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (5) sebelum menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.(2) Dalam hal RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, maka RUPS:a. meminta Tim Likuidasi untuk:1. mengumumkan berakhirnya Likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) Surat Kabar;2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Penyelenggara; dan3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama Penyelenggara dicoret dari daftar perusahaan; danb. membubarkan Tim Likuidasi.(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima RUPS.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.