Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi

Pasal 123

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan: a. Neraca Akhir Likuidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada RUPS, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai. (2) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Likuidasi selesai. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat: a. penerimaan hasil Likuidasi; b. biaya Likuidasi; c. pembayaran kewajiban kepada Kreditur; d. sisa aset kas atau setara kas; e. sisa aset bermasalah; dan f. sisa kewajiban yang belum dibayarkan. (4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pendapat atas hasil penelaahan dari Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Tim Likuidasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 123 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 66

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH