Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi

Pasal 122

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) akan berakhir, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan likuidasi Tim Likuidasi wajib mengumumkan: a. tanggal pembayaran terakhir kepada kreditur; dan b. tindak lanjut bagi kreditur yang tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir. (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara. (4) Dalam hal kreditur belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak kreditur tersebut dititipkan pada pengadilan atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dana yang menjadi hak kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditur yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 122 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 65

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH