BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kesatu — Pembentukan Unit Usaha Syariah
Pasal 24
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) UUS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha Pendanaan Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin pembentukan UUS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.(2) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.(3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen fotokopi perjanjian Pendanaan yang telah digunakan.(4) Dalam hal UUS tidak menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin UUS.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.