BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kesatu — Pembentukan Unit Usaha Syariah
Pasal 23
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);b. analisis kelayakan atas rencana kerja UUS;c. pemeriksaan setoran modal kerja UUS;d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dane. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendanaan Syariah.(3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.(4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor UUS untuk memastikan kesiapan infrastruktur.(7) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan:a. menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS; danb. memberikan persetujuan atau pencatatan atas Akad yang digunakan oleh UUS.(8) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.