BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kesatu — Pembentukan Unit Usaha Syariah

Pasal 25

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara yang memiliki UUS wajib memiliki Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS. (2) Penyelenggara wajib memastikan Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. pengetahuan dalam bidang keuangan syariah atau LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah; b. pengalaman dalam bidang keuangan syariah atau LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah paling singkat 1 (satu) tahun; dan c. komitmen dalam pengembangan UUS.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 18

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH

Pasal 187 dicabut oleh POJK 8/2026