Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kesatu — Pembentukan Unit Usaha Syariah

Pasal 26

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS. (2) Penyelenggara wajib memastikan Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan paling sedikit: a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; b. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; dan c. mempunyai keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah atau LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah paling singkat 1 (satu) tahun.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 26 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 19

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH