Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IX — PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 69

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara dapat melakukan: a. Penggabungan; atau b. Peleburan. (2) Penggabungan dan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Rencana Penggabungan dan Peleburan harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga keuangan nonbank. (4) Penggabungan dan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara yang berbentuk badan hukum yang sama dan memiliki prinsip Pendanaan yang sejenis. (5) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus mengajukan permohonan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (6) Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Penyelenggara hasil Penggabungan atau Peleburan. (7) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. tidak merugikan atau mengurangi hak Pengguna; b. telah dimuat dalam rencana bisnis; c. kondisi keuangan Penyelenggara hasil Penggabungan dan Peleburan harus memenuhi ketentuan Ekuitas minimum yang dipersyaratkan; dan d. tidak menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 69 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 39

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH