POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5);b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dand. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI.(3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen.(4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan.(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan kepada Direksi.(7) Dalam hal persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.(8) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan Penggabungan atau Peleburan, menjadi tanggung jawab Penyelenggara yang akan menerima Penggabungan atau hasil Peleburan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.