Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXI — PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS PENGAWASAN · BAB XXI Bagian Kedua — Penetapan Status Pengawasan

Pasal 206

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Status pengawasan Penyelenggara ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Status pengawasan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengawasan normal; b. pengawasan intensif; dan c. pengawasan khusus. (3) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor: a. peringkat komposit; dan/atau b. parameter kuantitatif. (4) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi Penyelenggara yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 206 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 108

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH