BAB XXI — PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS PENGAWASAN · BAB XXI Bagian Kesatu — Pengawasan
Pasal 205
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a. Pemeriksaan Langsung; danb. pemeriksaan tidak langsung.(3) Pelaksanaan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemeriksaan Langsung lembaga jasa keuangan nonbank.(4) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap Penyelenggara yang merupakan bagian dari konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konglomerasi keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.