BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kedua — Pemisahan UUS
Pasal 30
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan dengan cara pendirian Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan Modal Disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada saat pendirian.(2) Modal Disetor Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan UUS dapat dipenuhi dalam bentuk:a. deposito berjangka atas nama Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia; dan/ataub. bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.