BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kesatu — Kegiatan Usaha Penyelenggara
Pasal 133
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) wajib menggunakan Akad:a. al-bai';b. ijarah;c. mudharabah;d. musyarakah;e. wakalah;f. wakalah bi al ujrah; dang. qardh.(2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan Akad wajib didukung fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.(3) Dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dikeluarkan, pemenuhan Prinsip Syariah wajib didukung opini dari DPS atas penggunaan Akad tertentu untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.