BAB XX — MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARA · BAB XX Bagian Kesatu — Penerapan Manajemen Risiko
Pasal 202
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dand. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.(3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Penyelenggara.(4) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.