BAB XX — MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARA · BAB XX Bagian Kesatu — Penerapan Manajemen Risiko
Pasal 203
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib:a. menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;b. menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;c. melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material;d. didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko; dane. melaksanakan sistem pengendalian secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi Penyelenggara.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.