POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Penyelenggara hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang meleburkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan dengan melampirkan dokumen berupa izin pembentukan UUS terdahulu yang dimiliki oleh Penyelenggara yang meleburkan diri.(3) Penyelenggara hasil Peleburan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang meleburkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.