BAB XIII — SISTEM ELEKTRONIK PENYELENGGARAAN LPBBTI · BAB XIII Bagian Kedua — Rekam Jejak Audit
Pasal 162
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik.(2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung penyediaan rekam jejak audit.(3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan keperluan lainnya.(4) Penyelenggara harus memelihara log transaksi berdasarkan kebijakan retensi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.