BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kesatu — Kegiatan Usaha Penyelenggara
Pasal 131
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. rencana untuk melakukan kegiatan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis Penyelenggara;b. memiliki Tingkat Kesehatan paling sedikit peringkat komposit 2;c. memiliki Ekuitas paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dand. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.(2) Untuk memperoleh persetujuan melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf c, Direksi harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan melakukan kegiatan lain tercantum dalam Lampiran pada tabel 28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.(4) Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; danc. analisis kelayakan kegiatan lain yang diajukan.(5) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(6) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain.(8) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain berbasis imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain berbasis imbal jasa pada Penyelenggara.(9) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain berbasis imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.