Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kedua — Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 91

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Ketentuan mengenai mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 91 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 50

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH