BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Keempat — Transparansi Penyelenggaraan Usaha
Pasal 142
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:a. nama Penyelenggara;b. logo;c. nama Sistem Elektronik;d. profil seluruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham Penyelenggara;e. kinerja Pendanaan; danf. informasi bahwa Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.(2) Peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditampilkan dalam halaman antarmuka situs web atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna.(3) Kinerja Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f memuat informasi paling sedikit:a. nilai Pendanaan yang tersalurkan;b. jumlah Pemberi Dana;c. jumlah Penerima Dana; dand. tingkat kualitas Pendanaan.(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan:a. sejak melakukan kegiatan usaha;b. pada tahun berjalan; danc. berupa posisi akhir.(5) Penyelenggara wajib mencantumkan peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.(6) Peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditampilkan dalam halaman antarmuka situs web atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna.(7) Penyelenggara wajib memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan.(8) Untuk memastikan Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyelenggara meminta Pemberi Dana untuk mengisi pernyataan pemahaman Pember Dana.(9) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi mengenai jumlah Pendanaan, jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi Pendanaan sebelum calon Pengguna memutuskan mengajukan atau menyalurkan Pendanaan.(10) Informasi mengenai jumlah Pendanaan, jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisah dari ringkasan informasi produk dan/atau layanan.(11) Ketentuan mengenai ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(10) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OtoritasJasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat.(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai:a. pencantuman informasi dalam Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam Sistem Elektronik Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;c. peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI ditampilkan dalam halaman antarmuka situs web atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dand. pemahaman Pemberi Dana atas seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.