BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN · BAB II Bagian Kedua — Kepemilikan
Pasal 3
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara hanya dapat dimiliki oleh:a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. pemerintah daerah;c. warga negara Indonesia;d. badan hukum Indonesia;e. badan hukum asing; dan/atauf. warga negara asing.(2) Ketentuan kepemilikan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.(3) Kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama:a. pemerintah;b. pemerintah daerah;c. warga negara Indonesia; dan/ataud. badan hukum Indonesia.(4) Kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal.(5) Ketentuan mengenai kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Penyelenggara.(6) Dalam hal peraturan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum berlaku:a. kepemilikan asing Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor Penyelenggara; danb. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.