Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XXI — PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS PENGAWASAN · BAB XXI Bagian Ketiga — Kriteria Status Pengawasan

Pasal 208

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara dengan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Penyelenggara masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan Penyelenggara paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 208 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 109

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH