BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kedua — Pemisahan UUS
Pasal 38
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam memproses pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1);b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan UUS; danc. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI syariah.(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara dan/atau Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS.(3) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan rencana Pemisahan UUS kepada Penyelenggara yang bersangkutan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.