BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kedua — Pemisahan UUS
Pasal 39
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang akan melakukan rencana Pemisahan UUS karena perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(2) huruf b wajib menyampaikan pelaporan PemisahanUUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.(2) Pelaporan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan rencana Pemisahan UUS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(3) Pelaporan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan/atau calon anggota DPS Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah baru hasil Pemisahan UUS.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.