Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXIV — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 218

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Penyelenggara untuk menyampaikan rencana pemenuhan atas pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Penyelenggara wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rencana yang akan dilakukan Penyelenggara; dan b. jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 218 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 113

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH