BAB V — UNIT USAHA SYARIAH · BAB V Bagian Kesatu — Pembentukan Unit Usaha Syariah

Pasal 21

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) UUS harus memiliki modal kerja pada saat pendirian paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia. (3) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan di dalam surat keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 21 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 16

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH

Pasal 187 dicabut oleh POJK 8/2026