BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 1 — Pembubaran
Pasal 100
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan:a. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;b. memerintahkan Tim Likuidasi untuk mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas, dan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara;c. memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.(3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:a. Pembubaran dan dasar hukumnya;b. nama dan alamat Tim Likuidasi;c. tata cara pengajuan tagihan; dand. jangka waktu pengajuan tagihan.(4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(5) Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset Penyelenggara dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.