BAB XVIII — PELAPORAN · BAB XVIII Bagian Keenam — Laporan Berkala dan Laporan Insidental
Pasal 189
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) secara benar dan lengkap.(2) Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Penyelenggara.(3) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah periode pelaporan berakhir.(4) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat(2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan palinglambat tanggal 30 April tahun berikutnya.(5) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya insidental dimaksud.(6) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan.(7) Apabila batas akhir penyampaian laporan berkala dan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.(8) Apabila Penyelenggara memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.(9) Penyelenggara wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b ke dalam situs web Penyelenggara.(10) Pemuatan ke dalam situs web Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.