BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Pasal 115
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha Penyelenggara.(2) Aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah.(3) Aset ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan paling sedikit:a. dokumen tidak lengkap;b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;c. pengikatan tidak sempurna;d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/ataue. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.(4) Hasil inventarisasi aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.